MediaSuaraMabes, Bireuen — Kaperwil Media Suara Mabes Wilayah Aceh, Hanafiah, angkat bicara terkait kondisi Jembatan Krueng Peudada di Kabupaten Bireuen yang dikabarkan mengalami retak/kerusakan meski baru sekitar satu tahun diresmikan. Ia menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena jembatan tersebut merupakan salah satu infrastruktur strategis di jalur lintas nasional Banda Aceh–Medan.
Hanafiah menyebut, jembatan tersebut dibangun melalui skema Multi Years Contract (MYC) 2022–2024 dengan anggaran sekitar Rp80 miliar dari APBN. Berdasarkan informasi yang beredar di media online dan media sosial, kerusakan terlihat pada bagian penyambung coran/expansion joint dan beberapa titik sambungan lainnya. “Saya sangat menyayangkan, anggaran besar, tapi baru diresmikan pada April 2024 sudah ada kerusakan. Ini harus diusut tuntas,” ujar Hanafiah.
Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, mulai dari proses tender hingga pengamprahan terakhir pekerjaan. Hanafiah juga meminta pemeriksaan difokuskan pada aspek tanggung jawab pelaksana kegiatan, termasuk pihak yang disebut berada dalam rantai pelaksanaan proyek. “Jangan menunggu ada korban. Ini menyangkut keselamatan pengguna jalan,” tegasnya.
Dalam keterangannya, Hanafiah turut menyoroti kabar yang menyebut pekerjaan di lapangan diduga tidak dikerjakan oleh pihak yang memenangkan tender, melainkan oleh pihak lain. Namun, ia menegaskan hal tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan resmi. “Kalau benar ada indikasi penyimpangan, APH harus proses sesuai aturan. Semua harus terang benderang,” katanya.
Hanafiah juga menyinggung adanya pekerjaan perbaikan berupa pembongkaran dan pengecoran ulang pada bagian yang bermasalah. Menurutnya, kondisi ini patut dievaluasi agar tidak menimbulkan persoalan baru pada kualitas konstruksi ke depan. “Ini jalur nasional, beban lalu lintas tinggi. Kualitas harus benar-benar terjamin,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Hanafiah mengajak publik untuk ikut mengawal proses penanganan agar ada kepastian dan transparansi. “Mari kita kawal bersama sampai ada titik terang dari APH,” tutupnya.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak terkait, termasuk instansi pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
(Hanafiah)
- Diduga Kriminalisasi Warga, Kuasa Hukum Laporkan Oknum Penyidik Polres Kotim ke Bareskrim Polri - April 13, 2026
- SMKN 1 Tilatang Kamang Go Internasional - April 13, 2026
- Diduga Oplosan Tiner Tanpa Izin Resmi, Warga Kedung Pengawas Resah - April 13, 2026
Comment