MediaSuaraMabes, Gorontalo – terkait pelaksanaan Tender Paket Pekerjaan Tahun 2022 di BP2JK Gorontalo, Aktivisi Provinsi Gorontalo Hengki Maliki meminta Pokja lebih selektif dalam melakukan evaluasi sehingga dalam penetapan pemenang tender tidak akan berdampak pada kerugian negara pada pelaksanaannya.
Tahun 2021 terdapat beberapa pemenang tender yang dinilai tidak mumpuni dan dipaksakan menang yang berakhir pada pemutusan kontrak, dan berdampak pada terhambatnya proses pembangunan Provinsi Gorontalo.
Ditemui media disalah satu caffe dikota Gorontalo, Hengki Maliki Mengatakan bahwa tahun 2022 ini penetapan hasil tender mulai mencuat issu adanya penetapan tender yang dinilai melalaikan sejumlah ketentuan.
” Ketentuan tersebut antara lain adanya pemenang tender yang masih belum menyelesaikan pekerjaan tahun 2021, adanya pemenang tender yang pemenang teder dengan jaminan alat, dan lainnya tidak sesuai, bahkan ada sejumlah personil yang masih dipertanyakan karena masih dalam kontrak sebelumnya, menurut beberapa peserta tender, bahwa pokja pada BP2JK dinilai lalai dalam evaluasi, “ucap Hengki Tegas.
Kami akan segera mengusut informasi-informasi tersebut guna mengawal BP2JK Provinsi Gorontalo, dan pembangunan Provinsi Gorontalo.
” Selain itu kami juga akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini UPBJK Kementerian PUPR, hingga ke LKPP dan KPPU RI jika kemudian ada indikasi persekongkolan dalam tender pada BP2JK Gorontalo,” jelas Hengki Mengakhiri.
Sementara itu Kepala BP2JK dan Pokja yang akan dikonfirmasikan hal ini sampai berita ini diturunkan belum dapat ditemui. (HM)
Comment