MediaSuaraMabes, Madiun – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Pj Bupati Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Senin (01/7/2024)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Pj Bupati Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Acara penting ini berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, Senin (01/7/2024)
Hadir pada Sidang Paripurna Ketua DPRD, Pj Bupati Madiun, Wakil Ketua DPRD, Pimpinan Fraksi dan Komisi serta segenap Anggota DPRD, anggota Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala OPD, Direktur Perusahaan Daerah dan RSUD, Camat se Kabupaten Madiun
Rapat Paripurna ini merupakan salah satu langkah krusial dalam proses pemerintahan daerah, dimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi tolok ukur akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran,.
Dalam rapat tersebut, Pj Bupati Madiun dan Ketua DPRD Kabupaten Madiun menandatangani kesepakatan bersama yang menandakan persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah disusun.
Pj.Bupati Madiun Tontro Pahlawanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD 2023.
“Penandatanganan kesepakatan ini bukan hanya sebuah formalitas, tetapi sebuah komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan,” ujar Tontro Pahlawanto
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disetujui dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Madiun.
“Kami di DPRD akan terus melakukan pengawasan ketat dan memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan di masa yang akan datang,” tegas Fery Sudarsono
“ Dengan disepakatinya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, diharapkan Kabupaten Madiun dapat terus melangkah maju dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel” pungkasnya.
(Tim MSM Biro Madiun)
- Tanggap Darurat di Pelabuhan Kendawangan, Prajurit Lanal Ketapang Bersama Forkopimcam Evakuasi ABK Kapal Nelayan - May 15, 2026
- Jakarta Kondusif, Forum Diskusi Kebangsaan Tegaskan Semangat Bela Negara dan Persatuan NKRI - May 15, 2026
- LBH Setya Kita Pancasila Kawal Aletha Kasus Perundungan dan UU ITE - May 12, 2026









Comment