MediaSuaraMabes, Nabire — terkait hal tersebut, ketika dikonfirmasi oleh media kami, Piter Worabay selaku penanggung jawab aksi pemalangan Kantor Bina Marga Kabupaten Nabire,menjeleskan.
Aksi pemalangan yang di lakukan oleh kami, ialah sebagai berntuk kekecewaan kami selama ini terhadap pihak Bina Marga selaku pemegang kebijakan hak terder atas proyek – proyek yang dikerjakan oleh pengusaha yang ada di Nabire.
Piter Worabay mengungkapkan bahwa”
selama ini proyek – proyek yang di berikan kepada pengusaha papua sangat kurang atau boleh dikatakan tidak ada sama sekali, terkesan tebang pilih dalam memberikan proyek, sehingga saya selaku pengusaha asli papua merasa sangat di rugikan atas apa yang terjadi, oleh sebab itu kami datang untuk melakukan pemalangan sekaligus mempertanyakan hal ini kepada kepala bina marga kabupaten nabire untuk mempertanggung jawabkan hal ini.
Piter Worabay juga mengatakan selama ini proyek – proyek ini diberikan kepada pengusaha non papua cukup besar dan mereka – mereka inilah yang sering mendapatkan tender, Pihak Bina Marga juga terkesan pilih kasih, saya kasih contoh seperti beberapa pengusaha non papua yang ada di nabire, mereka – mereka ini yang selalu saja dapat tender proyek, yang kalau mau dipikir mereka ini sudah cukup kaya, mengapa mereka – mereka ini yang selalu mendapatkan proyek – proyek ini, sedang kami yang orang asli papua ini hanya diberikan proyek – proyek kecil, bahkan hanya menjadi penonton diatas tanah kami.
kami berharap paling tidak pemerintah lewat dinas terkait dapat melihat hal ini secara serius, sehingga kedepan kami, sebagai pengusaha orang asli papua dapat diperhatikan lagi, dan lebih mengutamakan kami orang asli papua, agar derajat hidup kami orang asli papua juga bisa terangkat, dan bisa bersaing dengan pengusaha non papua yang ada ditanah papua dan nabire khususnya” ungkap Piter Worabay.
Piter Worabay juga menambahkan bahwa kita sekarang mengacu pada otsus jilid 2 yang sudah ada sehingga mau tidak mau, suka tidak suka proyek – proyek ini harus lebih mengutamakan kami orang asli papua.
kami mampu untuk mengerjakan proyek – Proyek ini, dari segi SDM kami sudah punya, CV, PT dan dokumen kelengkapan, alat – alat dalam menunjang pekerjaan kami juga sudah lengkap, kami mau proyek – proyek seperti jalan jembatan, dan yang lainnya harus kami orang Asli papua yang mengerjakannya, kerana kami mengacu pada Otomi khusus jilid dua yang sudah disahkan oleh pemerintah pusat.
namun selama ini yang terjadi hanya dikasih kepada mereka pengusaha non asli papua, klu memang kami belum mampu, kasih pelatihan dan latih kami untuk kami juga bisa bekerja dan bisa bersaing”, tutup Piter Worabay.
“sementara itu di tempat yang sama pula ketika dikonfirmasih oleh awak media ini selaku Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Nabire, Melky Rumawi angkat bicara berkaitan dengan pemalangan terbut, Hal ini kami selaku Lembaga adat mendukung hal ini, karena mengacu pada otsus dan keberpihakan kepada orang papua ini yang harus di lihat karena bagaimanapun Kita orang papua ini harus di berikan Ruang yang seluas – luasnya.” ungkap Melki Rumawi.
Hingga Brita ini dimuat kami belum bisa mengkonfirmasih kepala bina Marga kabupaten Nabire, karena yang bersangkutan tidak ada ditempat.
- Kodim 0314/Inhil Antusias Realisasikan Program Pembangunan KDKMP, Babinsa Pekan Arba Turun Langsung - April 25, 2026
- Peringati Harlah ke-92, GP Ansor Harus Mendefinisikan Ulang Arah Gerakan - April 25, 2026
- Fenomena Negatif di Media Sosial Kian Marak, MSM Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Platform TikTok - April 25, 2026
Comment