Homepage / Daerah Mantan Pejabat ATR/BPN Soroti Mandeknya Sertifikat Tanah 200 KK di Cirendeu

Mantan Pejabat ATR/BPN Soroti Mandeknya Sertifikat Tanah 200 KK di Cirendeu

Jakarta, Rabu 13 Mei 2026 — Situasi di kawasan Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, terpantau kondusif. Di tengah kondisi kesehatannya yang menurun, mantan Kepala Kantor Adjudikasi ATR/BPN Pulau Seribu Jakarta Utara, Bapak Tukiyo Anwar (79), menerima kunjungan dan wawancara dari Dr. Bernard BBBBI Siagian, SH., M.Akp di kediamannya di Jalan Cirendeu Indah I RT 04/01, belakang Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

Dalam suasana haru, Tukiyo Anwar yang kini tengah menjalani perawatan serius akibat penyakit Diabetes Melitus kronis, mengaku sangat merindukan sahabat lamanya, Drs. Benyamin Davnie, Wali Kota Tangerang Selatan. Kondisi kesehatannya disebut cukup memprihatinkan. Menurut sang istri, Ibu Endah, kaki Tukiyo terus mengeluarkan darah dan nanah akibat komplikasi diabetes yang dideritanya.

“Beliau sangat lemas, seluruh tubuhnya terasa sakit,” ujar Bu Endah kepada awak media yang hadir.

Namun demikian, semangat dan kepedulian Tukiyo terhadap persoalan masyarakat tetap menyala. Ketika disinggung mengenai polemik sertifikat tanah sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Cirendeu yang disebut telah terbengkalai selama kurang lebih 65 tahun, emosinya langsung memuncak.

Dengan nada tegas dan penuh semangat, Tukiyo memaparkan berbagai dasar hukum agraria, termasuk mengutip UU RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

“Kalau masyarakat sudah menempati tanah garapan lebih dari 20 tahun dan rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka seharusnya persoalan sertifikat ini bisa diselesaikan. Negara harus hadir dan mengembalikan hak rakyat dalam bentuk sertifikat tanah sebagai legal standing kepemilikan rumah,” tegasnya.

Ia juga menyinggung berbagai istilah hukum pertanahan seperti Landreform, Eigendom Verponding, hingga tanah desa atau yang dikenal masyarakat sebagai “Tanah Bengkok”.

Menurutnya, pemerintah dan pihak terkait seharusnya membuka ruang dialog bersama warga untuk mencari solusi terbaik, bukan justru memperkeruh keadaan.

“Pejabat publik harus memiliki empati, etika, moralitas, dan kepekaan sosial. Jangan membentak warga hingga melukai hati masyarakat. Negara wajib hadir dalam keterpurukan rakyatnya,” katanya dengan nada tinggi.

Tukiyo juga menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap oknum aparat pelayanan masyarakat yang dinilainya arogan dan tidak humanis dalam menangani persoalan warga.

“Kami juga dulu ASN dan PNS. Kami tahu aturan dan proses hukum pertanahan. Ketika kami mengabdi dulu, kami tetap santun kepada masyarakat. Jangan sampai ada provokasi atau permainan mafia tanah yang membuat rakyat semakin trauma,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin desa harus mengedepankan amanah kepemimpinan dan pelayanan yang humanis.

“Jangan sok jumawa, arogan, dan sombong. Pemimpin itu harus melayani rakyat kecil dengan hati. Ingat, di atas langit masih ada langit. Semua kekuasaan milik Allah SWT,” tuturnya sambil menahan sesak di dada akibat kondisi kesehatannya.

Karena kondisi fisiknya yang semakin lemah dan emosional, dokter yang merawat Tukiyo akhirnya meminta agar dirinya beristirahat dan tidak terlalu banyak berbicara.

Sebelum meninggalkan lokasi, tim media berjanji akan mencoba menyampaikan amanah Tukiyo kepada Wali Kota Tangerang Selatan, Drs. Benyamin Davnie, agar dapat menjenguk sahabat lamanya tersebut di RSU Kemenhan Dr. Suyoto, Bintaro Jaya, Jakarta Selatan.

Doa dan harapan pun disampaikan agar pertemuan dua sahabat lama itu dapat terwujud dalam suasana penuh kehangatan dan kemanusiaan.

“Semoga Allah SWT memberikan hidayah, toleransi, dan keberkahan agar silaturahmi ini dapat terjalin kembali demi kemaslahatan umat manusia. Amin,” tutupnya.

Wartawan Suara Mabes.
Saud. M. Marbun

Saud Maruntung
Latest posts by Saud Maruntung (see all)

Comment

Semua Berita