MediaSuaraMabes, Pangkalpinang – Pernyataan walikota yang berjanji beri keringanan tarif PBB untuk warga kurang mampu beberapa hari lalu yang dirilis media, menurut Bung Firman mantan Ketua DPD Partai Berkarya Kota Pangkalpinang hanyalah pencitraan belaka, sebab logikanya begini seandainya ada 1000 warga saja yang keberatan atas tarif PBB karena kebijakan kenaikan NJOP yang walikota.
Pertanyaan nya Apakah akan bisa dipegang janjinya ? dan Apakah pegawai yang bertugas akan menjalankan instruksi walikota tersebut ? kemudian proses pengajuan keberatan warga nantinya bakal menguras energi dan waktu sehingga pada akhirnya warga menjadi tak berdaya justru nantinya implementasi kebijakan tersebut dilapangan akan membuka Praktik Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme ( KKN ) akibat dari kosakata “relaksasi” atau penyesuaian tanpa didasari standarisasi sesuai aturan yang berlaku.
Menurut pimpinan salah satu Parpol di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, lebih baik dan bijaksana jika kenaikan NJOP PBB-P2 itu di kaji ulang dan walikota beserta jajaran pejabat terkait jangan ngotot jika masih punya hati nurani kepada warga kota Pangkalpinang meskipun dengan alasan untuk target Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) karena banyak cara yang bisa Pemerintah Kota ( Pemkot ) lakukan untuk memperbesar PAD dengan tidak menekan masyarakat dari sektor Pajak.
Kemudian firman Berkarya sampaikan kepada sahabatnya yang di DPRD Kota Pangkalpinang untuk menggunakan Hak- Hak nya secara kelembagaan karena Kenaikan NJOP PBB-P2 ini mesti nya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
Dan juga kawan-kawan di legislatif mesti optimal menjalankan mekanisme check and balance terhadap eksekutif dalam mewujudkan Kota Pangkalpinang yang “Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghofur” bukan sekedar “Kota Senyum”
Firman sampaikan kepada warga Pangkalpinang ” Inilah akibatnya jika kita termakan buah dari pencitraan ” tanpa kita mengetahui sisi luar dalam dari sosok seorang pemimpin tersebut serta menilai pemimpin itu berdasarkan kan fulus bukan karena faktor hati yang tulus dan Mari bersama-sama kedepannya kita ciptakan iklim demokrasi yang menjunjung tinggi Pancasila dalam menentukan kepemimpinan di Kota Pangkalpinang nanti, cetusnya. (Sufiyawan)
- Tanggap Darurat di Pelabuhan Kendawangan, Prajurit Lanal Ketapang Bersama Forkopimcam Evakuasi ABK Kapal Nelayan - May 15, 2026
- Jakarta Kondusif, Forum Diskusi Kebangsaan Tegaskan Semangat Bela Negara dan Persatuan NKRI - May 15, 2026
- LBH Setya Kita Pancasila Kawal Aletha Kasus Perundungan dan UU ITE - May 12, 2026









Comment