Dampak Covid-19, Proyeksi APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Turun 18,09 Persen.

MediaSuaraMabes, Nunukan – Melalui Sidang Paripurna Ke 6 Masa Persidangan Ke I, DPRD Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, menerima penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2022.

Rapat digelar, (6/9) diruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nunukan dan dipimpin langsung oleh Hj Rahma Leppa selaku Ketua , didampingi Wakil Ketua Saleh, dan dihadiri oleh anggota DPRD serta Wakil Bupati Nunukan bersama Kepala OPD dilingkungan Pemkab Nunukan.

Wakil Bupati Nunukan H.Hanafiah, mengatakan,”APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebešar Rp 1,098 triliun, angka ini turun 18,09 persen dibanding APBD Murni tahun 2021 sebesar Rp 1,296 triliun. APBD tahun 2022 lebih rendah sebesar 18,09 persen atau sekitar Rp. 198,64 miliar dibanding target pendapatan APBD tahun 2021,” katanya, Senin (6/9/2021).

Penurunan target pendapatan daerah tahun 2022 dampak dari kondisi global dan nasional dimasa pandemi Covid-19 yang secara langsung mempengaruhi kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) , terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.

“Anggaran belanja daerah tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.1,118 triliun atau lebih rendah dibanding dengan anggaran belanja tahun 2021 yakni sebesar Rp. 1,323 triliun. Anggaran belanja operasi APBD murni tahun 2022 atau sebesar Rp. 829,30 milyar rupiah, turun sebesar Rp.70,30 yar dibanding tahun 2021,” ucap Hanafiah.

Terdapat Penurunan belanja operasi pada belanja barang dan jasa yang turun sebesar Rp. 98,35 milyar atau 39,52 persen, belanja hibah turun sebesar Rp.4,86 miliar atau 43,91%, dan belanja bantuan sosial turun sebesar Rp. 19.87 juta atau 0,86 persen.

Untuk anggaran belanja modal, Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2022 merencanakan anggaran sebesar Rp. 70, 501 miliar, sedangkan alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) diproyeksi naik sebesar 50,7 persen dari Rp.14.586.262.419 menjadi Rp.21.982.306.000
“Pemerintah Kabupaten Nunukan fokus menangani dampak pandemi dan situasi mendadak dengan menaikkan anggaran BTT sekitar 50,7 persen,” terang Hanafiah.

Alokasi yang cukup besar terhadap BTT senilai Rp.21.982.306.000 sebagai wujud antisipasi dari pemerintah mempersiapkan penanganan terhadap bencana Covid-19 yang situasinya belum diketahui, apakah akan mereda atau semakin meningkat ?. Persiapan anggaran besar diperlukan untuk mengatasi masalah mendadak yang muncul tanpa diduga, termasuk alokasi khusus untuk penanganan Covid-19 tahun 2022 naik sebesar 85 miliar.

“Dan Ketika ada kejadian emergensi, BTT inilah yang akan digunakan, karena itu haruslah dipersiapkan lebih awal sebagai antisipasi penanganan musibah,” jelasnya.

Menurut Hanafiah, Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sangat berpengaruh terhadap perekonomian pusat dan daerah. Penyusunan anggaran tahun 2022 harus menyesuaikan dengan rencana pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dan untuk itu, pemerintah melakukan beberapa langkah extraordinary untuk melindungi masyarakat dan perekonomian di tengah wabah covid-19 sejalan dengan kondisi perekonomian yang melambat pada tahun 2021.

“Pemerintah pusat mengambil beberapa kebijakan, diantaranya melakukan penghematan, refocusing kegiatan dan relokasi anggaran baik ditingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

Lanjut Hanafiah, Pemerintah Kabupaten Nunukan sedang berusaha menguatkan ekonomi melalui pembangunan potensi unggulan yang berkelanjutan dengan sasaran target capaian indikator makro pembangunan yaitu, Indeks pembangunan manusia 66,04 2 persen, angka kemiskinan 6,2 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,01 persen, pertumbuhan ekonomi 3,7 persen serta Gini Rasio 0,28 persen.

Jelas Hanafiah, keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan tidak lepas dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik.

“Kami berharap KUA-PPAS ini dapat segera dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun nota kesepakatan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah PPAS – APBD, dengan harapan masyarakat Nunukan dapat merasakan secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan,“ pungkas Hanafiah.

Syafaruddin/Biro Nunukan