MediaSuaraMabes, Kab. Indragiri Hilir – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Tahun Anggaran 2026 berlangsung dalam dinamika politik yang mencerminkan ujian demokrasi di tingkat lokal. Proses anggaran yang seharusnya menjadi ruang deliberasi kebijakan publik kini berada di bawah sorotan, seiring menguatnya perdebatan antara eksekutif dan legislatif.
Dalam rapat-rapat pembahasan, Bupati Inhil H. Herman menghadapi sejumlah catatan kritis dari DPRD, khususnya terkait struktur belanja, efektivitas program, serta konsistensi antara perencanaan dan kebutuhan masyarakat. DPRD menilai perlunya perbaikan tata kelola anggaran agar belanja daerah lebih berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
Selain substansi kebijakan, dinamika politik yang menyertai pembahasan RAPBD turut menarik perhatian publik. Koalisi Inhil Hebat, yang sebelumnya menjadi penopang utama pemerintahan, dinilai belum menunjukkan peran signifikan dalam membangun komunikasi politik yang konstruktif. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas konsolidasi demokrasi di daerah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara dukungan politik dan fungsi pengawasan.
Dalam sistem demokrasi lokal, pembahasan anggaran merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui lembaga perwakilan. Karena itu, proses ini menuntut transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik yang memadai. RAPBD bukan sekadar dokumen teknis, melainkan instrumen politik dan administratif yang menentukan arah penggunaan sumber daya publik.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa ketegangan antara eksekutif dan legislatif perlu dikelola dalam kerangka checks and balances yang sehat. Kritik DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan, sementara pemerintah daerah berkewajiban menjelaskan secara terbuka rasionalitas kebijakan anggaran yang diajukan. Tanpa komunikasi yang efektif, perbedaan pandangan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
Di sisi lain, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki kepentingan langsung atas hasil pembahasan RAPBD. Keputusan anggaran akan berdampak pada kualitas layanan dasar, pemerataan pembangunan, serta perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik menuntut agar seluruh proses anggaran diarahkan pada pemenuhan hak-hak warga negara.
Pembahasan RAPBD 2026 seharusnya menjadi momentum penguatan demokrasi lokal melalui dialog kebijakan yang rasional dan berbasis data. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar perbedaan politik tidak menghambat tujuan utama pemerintahan, yakni menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Publik berharap, dinamika politik yang terjadi dapat berujung pada perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Sebab dalam demokrasi, keberhasilan bukan diukur dari kerasnya perdebatan atau kuatnya koalisi, melainkan dari kemampuan institusi negara mengelola kekuasaan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Dum 0791
Email : agustami.tolib@suaramabes.com
- RAPBD 2026 Inhil di Persimpangan Demokrasi, Kepentingan Rakyat Jadi Ujian Utama - January 22, 2026
- Setelah Investigasi Ulang, Dugaan Limbah B3 Gugur: Minyak yang Ada Adalah Logrit - January 10, 2026
- Akurasi Diutamakan: Media Tegaskan Material Minyak Bukan Limbah Berbahaya - January 5, 2026
Comment