MediaSuaraMabes, Barito Utara – Kondisi pembangunan di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menjadi sorotan sejumlah warga. Mereka menilai beberapa proyek yang menggunakan anggaran desa hingga kini belum selesai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Beberapa tokoh masyarakat serta mantan aparat desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada awak media di Muara Teweh bahwa terdapat sejumlah bangunan yang diduga mangkrak, di antaranya Balai Pertemuan Desa yang telah direhabilitasi secara total namun hingga kini belum selesai.
Menurut warga, sebelumnya bangunan tersebut masih dapat dimanfaatkan dan dinilai cukup dilakukan renovasi ringan. Namun setelah dilakukan pembongkaran untuk proses rehabilitasi, hingga kini bangunan tersebut belum juga rampung.
Selain itu, warga juga menyoroti pembangunan Jembatan penyeberangan di Jalan Meranti RT 03 menuju Desa Muara Pari. Jembatan tersebut disebut-sebut sempat dibongkar meskipun sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan perbaikan oleh pemerintah desa.
Di sisi lain, warga juga mempertanyakan pengadaan sejumlah kendaraan operasional desa. Seorang mantan aparat desa menyebutkan bahwa terdapat sekitar delapan unit sepeda motor yang digunakan oleh aparat desa.
“Sepeda motor itu digunakan aparat desa untuk aktivitas sehari-hari. Namun masyarakat menilai penggunaannya terkesan seperti milik pribadi, padahal kendaraan tersebut dibeli menggunakan dana desa,” ujarnya.
Warga juga mengungkapkan adanya pembelian satu unit mobil jenis Hilux berwarna hitam yang disebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Mereka mengaku tidak mengetahui secara rinci proses pengadaan tersebut.
“Kami tidak mengetahui karena tidak ada rapat yang melibatkan masyarakat terkait pengadaan mobil tersebut,” ungkap salah seorang warga.
Atas kondisi tersebut, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat turun langsung melakukan pengecekan ke Desa Muara Pari untuk melihat kondisi pembangunan yang ada.
Mereka juga meminta pihak Inspektorat serta instansi terkait melakukan audit terhadap penggunaan Dana Desa dalam beberapa tahun terakhir guna memastikan pengelolaannya berjalan sesuai aturan.
Selain itu, warga juga menyoroti tidak adanya lagi pemasangan baliho laporan penggunaan dana desa seperti yang biasanya dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
(Ron)
Email : ron@suaramabes.com
- Sesuai Instruksi Presiden, LPKP Beberkan Marak Pembiaran Tambang Emas Diduga Ilegal di Barito Utara - May 7, 2026
- Sidang Lanjutan Perkara Hak Kelola Lahan di Muara Teweh: Penggugat Yakin Haknya Terbukti - April 5, 2026
- Sidang Lanjutan Perkara Hak Kelola Lahan di Muara Teweh: Penggugat Yakin Haknya Terbukti - April 2, 2026
Comment