MediaSuaraMabes, Barito Utara – Kondisi pembangunan di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah proyek desa dilaporkan mangkrak dan tidak selesai hingga saat ini, sementara pemerintah desa disebut-sebut justru melakukan pengadaan kendaraan dengan anggaran dari Dana Desa.
Informasi tersebut disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat dan mantan aparat desa yang enggan disebutkan namanya kepada awak media di Muara Teweh baru-baru ini.
Menurut keterangan warga, salah satu bangunan yang menjadi perhatian adalah Balai Pertemuan desa yang hingga kini belum selesai meskipun telah direhabilitasi secara total oleh pemerintah desa. Padahal, menurut mereka, bangunan tersebut sebelumnya masih bisa dimanfaatkan dan cukup dilakukan renovasi ringan.
Selain itu, pembangunan jembatan penyeberangan di Jalan Meranti menuju Desa Muara Pari, khususnya di wilayah RT 03, juga dilaporkan belum rampung. Warga menyebut jembatan tersebut sempat dibongkar meskipun sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan perbaikan oleh pemerintah desa.
Di sisi lain, masyarakat menyoroti pengadaan sejumlah kendaraan roda dua yang disebut mencapai sekitar delapan unit untuk digunakan oleh aparat desa. Kendaraan tersebut diduga dibeli menggunakan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
“Motor-motor itu dipakai aparat desa ke sana kemari seolah milik pribadi, padahal atas nama desa dan dibeli dari anggaran desa,” ujar salah seorang mantan aparat desa dengan nada kecewa.
Tidak hanya itu, warga juga menyebut pemerintah desa baru-baru ini membeli satu unit mobil jenis Toyota Hilux berwarna hitam yang diduga bersumber dari anggaran desa. Namun, menurut warga, pembelian tersebut tidak pernah dibahas secara terbuka melalui musyawarah desa.
Masyarakat Desa Muara Pari berharap pemerintah daerah dapat turun langsung meninjau kondisi tersebut. Mereka meminta Bupati Barito Utara serta instansi terkait, termasuk Inspektorat, melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa selama beberapa tahun terakhir.
Warga juga menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi terlihat pemasangan baliho laporan penggunaan Dana Desa seperti yang biasanya dilakukan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
“Melalui media dan para wartawan, kami berharap Bupati Barito Utara bisa langsung mengecek kondisi di desa kami. Kami juga meminta agar dana desa diaudit agar semuanya jelas,” ungkap salah satu warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Muara Pari belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi guna mendapatkan penjelasan dari pihak terkait.
(Ron)
Email : ron@suaramabes.com
- Sidang Lanjutan Perkara Hak Kelola Lahan di Muara Teweh: Penggugat Yakin Haknya Terbukti - April 2, 2026
- Diduga Proyek Siluman Di Desa Muara Pari, Setelah Viral Sibuk Dikerjakan Padahal DD 2026 Belum Cair - March 17, 2026
- Ternyata Saksi PT. NPR Dan Muara Pari Membanarkan Adanya Lahan Kelola Prianto - March 15, 2026
Comment