MediaSuaraMabes, Banyuwangi — Viralnya foto, vidio dan pemberitaan tentang penanaman pohon pisang ditengah jalan membuat heboh kalangan masyarakat. Kejadian yang terletak di jalan penghubung dua desa Dusun Rejosari, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, menuju Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi langsung ditanggapi oleh Gerakan Rakyat Banyuwangi Bersatu (GARABB).
Miftahul Huda Kordinator Penelitian dan Pengembangan GARABB mengatakan jika fenomena semacam ini sangat bertolak belakang dengan visi misi Ipuk-Sugirah ketika kampanye di PILKADA dulu.
Kalau tidak keliru, salah satu janji politik beliau ketika pilkada menaikkan ADD dan tuntaskan infrastruktur jalan desa. Tetapi kenyataan di lapangan seperti ini, tahu sendirilah masyarakat banyuwangi seperti apa bupati kita. Hampir satu tahun kepemimpinannya berjalan tetapi progam prioritasnya belum jelas”. Kata Huda sapaan akrabnya. Hal ini diperparah dengan rencana Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) yang akan memotong Alokasi Dana Desa (ADD) di tahun 2021.
“Jika rencana PEMKAB ini tetap dilaksanakan, entah bagaimana nasib infrastruktur jalan desa. Mangkanya ketika demo tanggal 12 November kemarin, salah satu tuntutan kami jangan jadikan visi misi bupati hanya sebagai halusinasi namun harus segera diimplementasikan”. Ucap kader Ansor kabat tersebut.
Harusnya bupati Banyuwangi memprioritaskan desa, karena menata kota harus dimulai dari desa. Jadi janji politik untuk menuntaskan infrastruktur desa harus segera terlaksana. Karena infrastruktur jalan merupakan akses utama penunjang kemajuan desa. Jika bupati ipuk bersikukuh memotong ADD, maka dipastikan akan menghambat akselerasi desa. Dan kami pastikan GARABB ada digarda terdepan untuk menolaknya”. Imbuhnya.
Kritik keras juga muncul dari Bondan Madani selaku koordinator umum GARABB, kepada pihak media dirinya menyampaikan jika dana CSR dari PT BSI benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyuwangi kejadian semacam itu tak perlu terjadi.
Seharusnya dana CSR tumpang pitu bisa menjadi solusi perbaikan infrastruktur jalan desa di Banyuwangi, namun kita tahu sendiri PEMKAB tidak terbuka mengenai dana itu. Larinya aliran dana kemana dan untuk apa tidak dana itu tidak ada yang tau, ujarnya.
Berdasarkan hal itu, GARABB sepakat jika tambang di gunung Salakan jangan sampai dibuka. Karena menurut hematnya, adanya tambang tidak membuat masyarakat sejahtera namun malah kebalikannya membuat perpecahan satu dengan yang lainnya bahkan masyarakat seperti sengaja diadu.
“Jangankan masyarakat yang jauh dari lokasi tambang, masyarakat yang dekat dengan area tambang saja tidak mengalami perubahan kehidupannya. Jadi tak perlu lagi pertambangan disana dibuka lagi, karena tidak ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar apalagi masyarakat banyuwangi secara keseluruhan”, ungkapnya.
Melalui fakta dan realita tersebut, pihaknya menganggap jika solusi untuk penuntasan infrastruktur jalan seperti janji kampanye bupati bisa terealisasi dengan cepat. Satu-satunya cara adalah memanfaatkan CSR dari tumpang pitu. Dan anehnya tidak pernah terdengar kabar jika DPRD kabupaten Banyuwangi bersuara menanyakan kejelasan dana CSR yang misterius ini.
“Logika sederhananya seperti ini, sudah kita rugi kehilangan gunung yang diratakan dan dirusak. Masak kita juga tidak merasakan apa yang menjadi hak kita yaitu CSR, ya kita jadi rugi dua kali kalau begitu. Terus apa yang dibanggakan rakyat banyuwangi memiliki gunung emas namun tidak ada manfaatnya untuk kemakmuran”. Pungkasnya.
( tim suara mabe4s )
- Diduga Dua Kali Lakukan Kekerasan, Kapitalau di Biaro Dilaporkan ke Polres Siau - April 23, 2026
- Approdi Gelar Konaspro 2026, Bahas Arah Strategis Produktivitas Nasional 2025–2029 - April 22, 2026
- Sulap Lahan Pinggir Jalan Jadi “ATM Desa”, Bupati Tanam Kioji dan Kelengkeng di Kembang, Panen Bisa Cuan Rp1 Juta per Pohon - April 22, 2026
Comment