Nelayan (KCM) Minta Dilibatkan, Pertemuan Perdana Bahas Pembangunan Pelabuhan di Marunda Berjalan Hangat

MediaSuaraMabes, Jakarta Utara — Pertemuan perdana antara pihak Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda (Persero) dengan Paguyuban Nelayan KCM (Kalibaru – Cilincing – Marunda) berlangsung penuh keakraban di Warung Pesisir Pantai Wisata Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (13/11/2025) pukul 09.00 WIB.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kota Administrasi Jakarta Utara, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kota Administrasi Jakarta Utara, serta organisasi masyarakat Cilincing Bersatu (Ciber).

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Paguyuban Nelayan KCM Kubil beserta jajaran pengurus, Daka perwakilan Kementerian KKP Jakarta Utara beserta jajarannya, Akbar perwakilan Sudin KPKP Jakarta Utara ( kasie perikanan) beserta jajarannya, Dian perwakilan manajemen KBN Marunda (Persero) beserta jajarannya, Ketua Ciber Ajid Durohim beserta jajarannya, serta perwakilan nelayan dan awak media.

Pertemuan ini menjadi langkah awal menjalin komunikasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat pesisir terkait rencana pembangunan pelabuhan di wilayah Marunda dan sekitarnya.

Dalam diskusi, muncul berbagai pandangan serta kekhawatiran dari nelayan pesisir yang khawatir terdampak langsung oleh proyek tersebut. Ketua Paguyuban KCM, Kubil menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pembangunan, namun meminta agar nasib nelayan diperhatikan dan dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan.

“Kami mendukung kemajuan daerah, tetapi kami ingin nelayan tidak tersisih. Kami hanya berharap ada solusi dan perhatian bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari laut,” ungkap Kubil di hadapan peserta pertemuan.

Sementara itu, Ketua Ciber Ajid Durohim menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal dan membantu nelayan agar tidak dirugikan oleh rencana pembangunan yang ada.

“Ciber akan selalu berdiri bersama nelayan. Kami ingin pembangunan berjalan, tetapi harus berkeadilan. Jangan sampai nelayan menjadi korban,” tegas Ajid.

Dari pihak Kementerian KKP Kota Administrasi Jakarta Utara, Daka menyampaikan bahwa pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat pesisir. Ia menegaskan pentingnya sinergi dan komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan selaras.

“Kami akan terus membuka ruang dialog. Harapan kami, semua pihak bisa bersama-sama menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan ekonomi nelayan,” ujar Daka.

Pertemuan perdana ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan dialog secara berkala serta membentuk forum komunikasi antara nelayan, pemerintah, dan pihak KBN Marunda. Diharapkan, langkah ini menjadi awal kolaborasi positif menuju pembangunan pelabuhan yang bermanfaat tanpa mengorbankan masyarakat nelayan pesisir Kalibaru, Cilincing dan Marunda.

Komarudin
Jurnalis DKI Jakarta

Comment