Tanggapan Ketua Fraksi PKB Terhadap Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 .

MediaSuaraMabes, Hulu Sungai Utara -Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat. Mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas.

Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif, guna mewujudkan seluruh keinginan bersama tersebut. Serta untuk melaksanakan program kegiatan, tentunya dalam fungsi Dewan sebagai lembaga Legislasi.

Budgeting dan Pengawasan menjadi hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan cita-cita bersama tersebut, sehingga mitra lembaga daerah tersebut dapat berjalan seiring seirama secara wajar dan proporsional untuk kemajuan serta kemakmuran warga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

“ Kami Fraksi PKB DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah Agar dapat menindaklanjuti Pamandangan Umum Fraksi PKB yang telah kami sampaikan pada Rapat Paripuna Dewan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020”.Senin 14 Juni 2021 wawancara dengan Junaidi,S.Sos

Dalam hal ini Junaidi,S.Sos memberikan kritik dan saran serta solusi membangun untuk Pemerintah Daerah selaku pihak terkait untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar di masa pendemi covid-19 ini, selain memperbanyak penyediaan jaring pengaman sosial, mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik dari segi pemberdayaan ekonomi, skill dan sosial.

Sehingga bisa terwujudnya kemandirian masyarakat serta Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup.
Selain itu juga Junaidi,S.Sos memberikan masukan dan saran ke Pemerintah Daerah agar secepatnya menyelesaikan banyaknya jabatan SKPD yang masih Kosong yang dijabat oleh Plt, agar semua kinerja masing-masing SKPD dapat merealisasikan semua target yang ingin di capai. Maka dengan terlaksana hal ini, tentunya akan berimbas terhadap optimal nya kinerja pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik.

Disamping itu pula FPKB menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di HSU, Junaidi meminta kepada Pemerintah Daerah untuk pengentasan garis kemiskinan ditangani secara terukur, terarah dan tepat sasaran serta diminta agar Pemerintah Daerah membuat Grand Desain pengentas kemiskinan. Sehingga kemiskinan dapat ditangani secara komprehensif.

Disisi lain ketua Fraksi PKB juga menyoroti rendah nya capaian target PAD (Pendapatan Asli Daerah), dia meminta kepada Pemerintah Daerah agar lebih serius lagi mengoptimal kan potensi pendapatan daerah, disamping itu pula Junaidi mengkritisi tinggi nya belanja pegawai yang tidak terserap mencapai 79 milyar, ketua FPKB menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar membuat perencanaan yang matang dan terukur agar semua program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.