SuaraMabes, Nias Utara – Ketua DPRD Nias utara, Sukanto waruwu mendukung Pemerintah Daerah Nias utara agar melakukan peninjauan terkait keberadaan PT. Perkebunan kelapa yang berada di wilayah lingkup pemerintahan kabupaten Nias utara. Hal ini di katakanya pada saat sejumlah wartawan konfirmasi diruang kerjanya pada hari Rabu, 29 juli 2021.
“Saya tidak bisa berkomentar sebelum mendapatkan surat Hibah guna usaha (HGU) itu, nanti kita salah menyampaikan statement, tapi waktu rapat pembahasan RPJMD kemarin, saya Sudah sampaikan supaya Pemerintah Nias utara mengejar hak-hak kita, tanah tanah kita, wilayah-wilayah kita, sementara yang menikmati hasil kelapa itu adalah orang lain. Ini tidak benar, kok kontribusi untuk Nias utara tidak ada, “pungkasnya.
Lanjut Sokanto Waruwu, pasti di setiap surat HGU ada bunyi kontribusi termasuk pembagian pajak, kalau hal itu sudah kita tau, mari kita rame-rame duduk bersama untuk membahasnya, silahkan pak Bupati kami lembaga DPRD siap mendukung Pemerintah untuk mendapatkan hak-hak kita,” ujarnya di depan bupati, yang kebetulan berada didalam ruangan ketua DPRD Nias utara karena ada agenda Rapat di lembaga DPRD yang telah di jadwalkan sebelumnya.
Hal senada disampaikan Bupati Nias utara Amizaro waruwu, beliau berharap agar seluruh elemen mendukung langkah-langkah yang di ambil pemerintah terkait perkebunan kelapa di Toyolawa termasuk persoalan Surat HGU, “kemarin saya tanya tentang berkas itu pada Dinas Pertanian dan Dinas Tenagakerjaan”. Berkasnya tidak ada, tentu langkah yang kita ambil, datang langsung ke Dinas terkait baik di propinsi maupun di Pusat sehingga jelas letak permasalahannya, “katanya.
Seperti di beritakan sebelumnya Perkebunan kelapa yang berlokasi di Toyolawa ini banyak menuai kontroversi, baik dari segi perlakuan terhadap karyawan begitu juga tentang kontribusi yang di berikan ke daerah berupa pajak dan retribusi tidak ada. (Agus Hulu)
Redaksi Media Suara Mabes (MSM) sebagai editor Publisher Website
Comment