MediaSuaraMabes, Beltim – Maraknya penolakan kenaikan BBM subsidi diberbagai wilayah NKRI kian hari kian menggeliat dari pusat hingga daerah, Partai Demokrat juga secara Nasional memberikan tanggapan atas kenaikan harga BBM subsidi yang menyengsarakan masyarakat ekonomi lemah. Minggu (25/9/2022).
Ketua DPC PARTAI DEMOKRAT Belitung Timur H.Khairul Efendi.SE, mengatakan pada saat diadakannya Rapat pimpinan Nasional (Rapimnas) di Gedung JCC Jakarta, ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mengkritik pemerintah bahwa harga minyak dunia saat ini menurun.
” Lewat Rapimnas Ketum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono – red) yang diliput berbagai media massa telah jelas mengkritik pemerintah dan ini telah membuat hangat suhu politik dengan mengatakan harga minyak dunia saat ini menurun” Ujar Pak Pen sapaan akrab Khairul Efendi.
Lebih jauh Pak Pen yang mantan Bupati Belitung Timur kembali menegaskan berfikir merasa aneh dengan naiknya harga BBM ditengah situasi ekonomi masyarakat Indonesia sedang melemah daya belinya justru pemerintah menaikkan harga BBM. pemerintah untuk meninjau kambali kebijakan tersebut.
“BBM subsidi kita harapkan akan kembali diturunkan lagi harganya oleh Pemerintah.
dan normal kembali” Ujarnya.
” Kita harapkan Pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan kenaikkan harga BBM subsidi ini ditengah masyarakat yang saat ini masih banyak dalam kesulitan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta kelanjutan pendidikan anak sekolah terancam putus ditengah jalan”. Ungkap Pak Pen menegaskan.
Suparman anggota DPRD Belitung Timur fraksi Demokrat juga menyatakan sikap dimana kenaikan harga BBM subsidi membuat ekonomi masyarakat Beltim semakin parah.
” Miris ditengah inflasi masyarakat ekonominya melemah harga BBM subsidi malah naik tidak rasional dan relevan. Semestinya pemerintah harus memikirkan bagaimana upaya kesejahteraan masyarakatnya ditengah ekonomi sedang sulit” Ujar Suparman.
Dikatakan Suparman masyarakat yang memiliki penghasilan tetap saja kesulitan mengatur keuangan keluarga apa lagi yang bekerja serabutan, di tambah penertiban usaha di mana-mana yang terkesan tebang pilih menambah permasalahan yang menakutkan masyarakat.
” Sementara solusi yang di berikan pemerintah belum maksimal dan berdampak positif, sumber mata pencaharian masyrakat kian tidak jelas dan kian banyak pengangguran ini PR yang harus segera dicari solusinya. (Ramli).
- Pakar Hukum Administrasi Tata Negara SIW Bicara : Penugasan Polri di Luar Institusi Tetap Sah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara - November 16, 2025
- Panitia Pengukuhan DPD IKM Provinsi Riau Suvey Lokasi Acara di Gor Tribuana Jalan Diponegoro Pekanbaru - November 16, 2025
- Kreditur Tagih Janji Mediasi Hakim dari Hasil Kerja Kurator PT Merpati Abadi Sejahtera - November 12, 2025
Comment